Induk BTM Akan Terbitkan Good Cooperative Governance

Ini untuk meningkatkan peran dan fungsi BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) akan menyelenggarakan lokakarya Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) tentang membangun regulasi tatakelola nasional BTM untuk mewujudkan Good Cooperative Governance (GCG) BTM di Yogyakarta, 20-21 Februari 2020. Lokakarya itu menindaklanjuti hasil rekomendasi Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 yang diselenggarakan Induk BTM di Pekalongan, Jawa Tengah 19-21 September 2019.

Ketua Induk BTM Achmad Suud dalam keterangan pers-nya, Selasa (4/2) mengatakan, pada saat Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 ada poin rekomendasi vital yang menegaskan dalam rangka untuk meningkatkan peran dan fungsi BTM sebagai pusat keuangan Muhammadiyah serta strategi berkelanjutan keuangan mikro, Induk BTM bersama kekuatan komponennya akan terus membangun tatakelola manajemen bisnis baru sebagai bagian dari itjihad ekonomi dan sekaligus menjawab tantangan industri digital 4.0. “Rekomendasi tersebut sekaligus berfungsi untuk menjawab tantangan kedepan dalam pengembangan jaringan BTM,” ujarnya.

Pentingnya membangun tatakelola nasional, lanjut ketua Induk BTM, tak lepas dari keinginan BTM untuk memiliki Good Cooperative Governance (GCG) sebagaimana corporate culture di sebuah institusi perusahaan. Hal itu sangat penting ketika Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk semua AUM serta menjawab tantangan BTM ke depan menuju sebuah korporasi koperasi umat Islam.

Selain itu, adanya regulasi yang diterbitkan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam bentuk Surat Edaran Nomor 004/B/G/2017 tentang pengembangan BTM satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) satu BTM yang selama ini diterjemahkan dalam sosialisasi Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM). Membuat keharusan bagi BTM memiliki tatakelola manajemen nasional secara integrasi.

“Dengan demikian keberadaan dari BTM benar-benar memberikan dampak terhadap percepatan konsolidasi ekonomi Muhammadiyah dalam rangka meneguhkan pilar ketiga Muhammadiyah,”terang Suud.

Acara lokakarya GMM di Yogyakarta tersebut akan dihadiri oleh para peserta dari jaringan BTM nasional dari berbagai daerah dan dibuka oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Anwar Abbas.

Kemudian diacara itu juga diselingi dengan diskusi nasional dengan para narasumber seperti A Iskandar Zulkarnain (anggota Badan Pengelola Keuangan Haji), Achmad K Permana (Dirut Bank Muamalat Indonesia), Muhammad Nadrattuzaman Hosen (DSN – MUI Institute), Arif Safari ( Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan – PP Muhammadiyah), Indra N Fauzi ( Dewan Pengawas Induk BTM), Triyono (BTM Institute).

Di ujung acara, pada 21 Februari 2020 akan diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk BTM serta rekomendasi-rekomendasi dari Induk BTM baik secara internal untuk disampaikan di acara Muktamar Muhammadiyah ke – 48 di Surakarta nanti dan kepada eksternal sebagai masukan untuk kebijakan publik bagi pemerintah dalam mengembangkan keuangan mikro di Indonesia.

“Dengan demikian kami berharap acara lokakarya GMM tersebut memilki dampak dan manfaat terhadap pengembangan BTM secara nasional dan sekaligus sebagai bagian dalam dakwah amar ma’ruf di bidang ekonomi,”tukas Suud.

Let's block ads! (Why?)