Proyek RDMP Kilang Cilacap Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Dibutuhkan lahan seluas sekitar 67 hektar di sekitar lokasi kilang Pertamina RU IV .

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Pertamina RU IV Cilacap masih terkendala masalah pembebasan lahan. Terutama menyangkut kesepakatan penggantian asset tiga pabrik yang berada di Kawasan Industri Cilacap (KIC).

''Sampai saat ini, prosesnya masa di pengadilan. Para pemilik pabrik masih mengajukan banding terhadap ganti rugi yang diajukan panitia pembebasan lahan,'' kata Sekda Cilacap, Farid Ma'ruf, Sabtu (26/1).

Dia menyebutkan, dalam proyek RDMP yang rencananya akan dilaksanakan secara joint venture antara PT Saudi Aramco dan Pertamina tersebut, dibutuhkan lahan seluas sekitar 67 hektar di sekitar lokasi kilang Pertamina RU IV yang sudah ada sekarang.

Sementara saat ini, kata Sekda, lahan yang sudah dibebaskan sudah sekitar 20 hektare yang terdiri dari tanah lahan sawah milik warga dan sawah bengkok Kelurahan Donan. Termasuk juga lahan untuk pengalihan Jalan MT Haryono, sudah dibebaskan pihak pertamina.

Namun lahan yang berada di kawasan KIC belum bisa dibebaskan, karena terkendala keberatan tiga pemilik pabrik di kawasan KIC. ''Untuk lahan di KIC, lahan yang dibebaskan mencapai 47 hektar,'' kata dia.

Sebagaimana diketahui, proyek RDMP kilang Pertamina Cilacap akan dikerjakan bersamap-sama oleh Pertamina dan Saudi Aramco. Terkait hal ini, Managing Director of Aramco Asia Singapore, Nader Al-Arfaj, mengaku tidak bisa memastikan kapan proyek RDMP akan mulai dikerjakan.

Sebelumnya, General Manajer Pertamina RU IV Cilacap, Djoko Priyono, juga mengakui proyek RDMP Kilang Cilacap masih menghadapi beberapa kendala. Antara lain menyangkut proses pembebasan tanah di Kawasan Industri Cilacap (KIC).

Menurutnya, lahan KIC sebenarnya sebenarnya merupakan lahan milik Pemkab Cilacap. Namun dalam proses ganti untung, masih ada tiga perusahaan yang menolak besaran ganti untung yang ditetapkan. ''Perusahaan yang menempati lahan KIC tidak hanya meminta ganti rugi atas penggunaan lahan saja. Tapi juga meminta ganti rugi terhadap peralatan, mesin, dan sebagainya. Padahal, mesin dan peralatan itu banyak yang sudah tidak bisa dioperasikan,'' katanya.

Let's block ads! (Why?)