TKN Sebut Rekening Jokowi-Ma'ruf di Media Cetak Bukan Iklan

Hari ini, TKN Jokowi-Ma'ruf memenuhi panggilan Bawaslu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menghadiri panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pada Senin (5/11). Ia menyebut iklan rekening di media cetak nasional merupakan kesalahpahaman.

"Jadi, saya sampaikan kami tidak punya niat untuk melakukan kampanye, tidak punya niat untuk melanggar aturan yang ada, sebelumnya kami telah melakukan konsultasi terkait dengan masalah itu," kata Direktur Hukum TKN Ade Irfan Pulungan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Menurut Ade Irfan Pulungan, nomor rekening yang dipasang di media cetak bukanlah iklan, melainkan sosialisasi nomor rekening agar diketahui oleh publik. Penyumbang pun, kata dia, harus diketahui nama dan asalnya untuk transparansi serta akuntabilitas dana kampanye.

"Ini mungkin terjadi miskomunikasi saja. Jadi, di TKN itu tidak punya niat untuk pemasangan iklan. Masalahnya, sosialisasi nomor rekening agar diketahui oleh publik," ucap Pulungan.

Bawaslu, kata dia, tidak akan memanggil TKN lagi untuk masalah tersebut karena dinilai selesai. Ia mengatakan, bahwa pihaknya yakin tidak melanggar aturan kampanye.

TKN akan menghormati keputusan Bawaslu. Pulungan yakin iktikad baik sosialisasi nomor rekening tidak akan dinilai melanggar aturan.

Sementara itu, Kepala Bagian Temuan dan Laporan Bawaslu, Yusti Erlina, mengatakan pemeriksaan terhadap TKN pada Senin hanya bersifat tambahan. Setelah ini, tidak akan ada pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain untuk kasus iklan Jokowi-Ma'ruf ini.

Menurut Yusti, Bawaslu akan memutuskan status kasus iklan ini secepatnya. Pada Senin sore, Bawaslu beserta sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sudah mulai melakukan rapat pleno untuk membahas kasus iklan di media cetak dan juga kasus angkat jari yang dilakukan oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

"Sehingga putusan bisa segera didapatkan. Dengan demikian ada kemungkinan status kedua kasus ini bisa diumumkan bersamaan pada Selasa (6/11)," ujar Yusti.

Let's block ads! (Why?)