BPN: Rakyat Perlu Jawaban Orisinil dari Para Capres-Cawapres

BPN menilai tanpa memberikan daftar pertanyaan para kandidat sudah tahu tema debat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak setuju dengan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat capres-cawapres sebelum debat berlangsung. BPN menilai, rakyat memerlukan orisinalitas jawaban kandidat capres-cawapres terhadap suatu persoalan di Tanah Air.

Jubir BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengatakan, jika sudah diberikan pernyataan lebih dulu, rakyat tidak bisa melihat orisinalitas pemikiran kandidat.

"Rakyat perlu jawaban yang orisinil atau isi kepala dari pemikiran kandidat, bukan jawaban yang berdasakan contekan atau bisikan orang," katanya kepada Republika.co.id, Ahad (6/1).

Sebetulnya, lanjut Andre, tanpa daftar pertanyaan pun mestinya kandidat capres-cawapres sudah bisa mengetahui kerangka persoalan yang menjadi tema debat. Misalnya, pada debat pertama, temanya adalah HAM, korupsi, terorisme, dan hukum.

"Seharusnya kandidat sudah tahu kerangkanya seperti apa," jelasnya.

KPU akan memberikan daftar pertanyaan kepada capres dan cawapres sepekan sebelum debat Pilpres 2019 digelar. Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, itu dilakukan agar peserta pemilu dapat meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, dan program dan/atau citra diri peserta pemilu secara menyeluruh.

"Dengan memberikan soal sebelummya, maka gagasan yang disampaikan oleh pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh," kata Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Ahad (6/1).

Let's block ads! (Why?)