Presiden Minta Masyarakat tidak Terus Menerus Tanam Sawit

Saat ini, harga kelapa sawit pun dapat dipermainkan di pasar internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak terus menerus menanam kelapa sawit pada lahan-lahan perkebunan. Ia mengungkapkan sejumlah efek negatif dari sisi ekonomi.

"Jangan semua mau menanam sawit. Mana tadi yang mau nanam sawit? Yang lain kan banyak bisa ditanami," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, Ahad (16/12)

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar. Ia mempersilakan masyarakat menanam pohon lain yang bisa menghasilkan, contohnya kopi.

"Jangan apa-apa tanam sawit, sawit. Saya beritahu ya, sawit kita ini sudah gede banget, sudah kurang lebih 13 juta hektare. Produksinya per tahun 42 juta ton. Kalau terlalu gede lagi harganya nanti turun. Kita harus sadar itu kalau suplainya banyak, produksinya banyak, harganya turun," ungkap Presiden.

Presiden mengungkapkan, saat ini, harga kelapa sawit pun dapat dipermainkan di pasar internasional. Sebab, negara luar takut minyak sawit mengganggu produksi mereka.

Sekarang, kata dia, ada penolakan dari Uni Eropa. Sebab, di sana mereka menghasilkan minyak Bunga Matahari. Penolakan minyak sawit membuat konsumsi minyak Bunga Matahari bisa tetap tinggi.

Presiden mendorong masyarakat menanam berbagai tanaman sepeti nilam untuk kosmetik maupun parfum. Ia menegaskan, banyak sekali jenis tanaman yang bisa menghasilkan sehingga masyarakat tidak hanya bergantung kepada sawit.

"Sawit tanam, karet tanam, harganya jatuh bareng-bareng pusing bareng juga. Nanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya tapi juga nanti jangan semuanya kopi anjlok bareng-bareng lagi. Ada yang kopi, nilam, atsiri, tanaman kan macam-macam," jelas Presiden.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ada 92 SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare diberikan kepada 8.165 kepala keluarga. Rinciannya adalah secara ringkas di Kabupaten Muaro Jambi 3.790 hektare, Kabupaten Batanghari 8.151 hektare; Kabupaten Tanjung Jabung Timur 6.139 hektare; Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.294 hektare; Kabupaten Sarolangun 2.171 hektare; Kabupaten Tebo 2.000 hektare; Kabupaten Bungo 208 hektare; Kabupaten Merangin 10.138 hektare dan Kabupaten Kerinci 1.098 hektare.

Perhutanan sosial menurut Darmin adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang gunanya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Contoh kebijakan tersebut termasuk sertifikasi lahan rakyat, redistribusi lahan dan perhutanan sosial.

Let's block ads! (Why?)