Jumlah Kepemilikan Mandiri di Bank Mantap Turun

Per Oktober 2018, total aset Bank Mantap mencapai Rp 18,56 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepemilikan PT Bank Mandiri Persero Tbk di Bank Mandiri Taspen (Mantap) menurun dari 59,4 persen menjadi 51 persen. Penurunan jumlah kepemilikan ini setelah injeksi modal yang dilakukan Bank Mandiri bersama Taspen senilai Rp 500 miliar.

Penambahan modal tersebut juga mengubah porsi kepemilikan saham Taspen di Bank Mantap yang naik dari 40 persen menjadi 48,4 persen. "Bank Mandiri dan Taspen sepakat untuk meningkatkan modal. Komposisi sahamnya berubah tapi intensinya lagi-lagi bukan kita jual beli saham tapi intensinya bagaimana modalnya meningkat," kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A Arianto, di Jakarta, Selasa (18/12) pada acara Perubahan Komposisi Saham PT Bank Mandiri Taspen.

Beberapa pekan lalu, kabar Mandiri dan Taspen akan menyuntik modal Bank Mantap sudah beredar. Dana tersebut rencananya akan lebih banyak digunakan untuk membuka puluhan jaringan baru Bank Mantap dan ekspansi penyaluran kredit di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro menyebutkan alasan untuk meningkatkan kepemilikan PT Taspen di Bank Mantap adalah lantaran kinerja Bank Mantap yang cemerlang. Selain itu, dengan segmen bisnis yang sama, pihaknya juga ingin agar penyaluran kredit terhadap pensiunan meningkat sehingga dapat mendorong produktivitas.

"Kesejahteraan meningkat instrumennya antara lain bank, karena bank yang melayani dan memberi pinjaman dan kita ingin agar pelayanan yang baik dan pinjaman bunganya juga turun," tuturnya.

Sampai dengan bulan Oktober 2018, total aset Bank Mantap mencapai Rp 18,56 triliun atau tumbuh sekitar 45,8 persen dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya. Bank Mantap menyalurkan kredit sebesar Rp 14,76 triliun hingga Oktober 2018 atau naik 53,5 persen.

Khusus kredit pensiunan, Bank Mantap telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp13,20 triliun dengan persentase tumbuh 75,7 persen. Bank Mantap mempunyai jaringan kantor sebanyak 220 di 30 provinsi di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)