Keterwakilan Perempuan di Parlemen DIY Masih Rendah

Posisi keterwakilan perempuan di DIY baru 11 persen dari kuota 30 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Keterwakilan perempuan di parlemen Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih rendah. Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, Nelly Tristiana, mengatakan keterwakilan perempuan di parlemen DIY masih berada di angka 11 persen.

Ia menuturkan, rendahnya keterwakilan perempuan juga membuat indeks pemberdayaan gender di DIY juga mengalami penurunan. Sementara, pada Pemilu 2019 ini partai politik diwajibkan untuk memenuhi angka minimal pencalonan perempuan sebesar 30 persen. Namun, tidak semuanya mampu mencapai angka tersebut.

"Posisi keterwakilan perempuan di DIY itu baru 11 persen dari kuota 30 persen. Bayangkan saja, padahal di daftar calon tetapnya itu rata-rata perempuan 40 persen disetiap partai politik, hampir malah ada yang 60 persen," kata Nelly, di Hotel Arjuna, Yogyakarta, Rabu (7/11).

Saat ini, indeks pemberdayaan gender di DIY berada di angka 69,32 persen. Posisi tersebut masih tendah dibanding angka secara nasional, yaitu 71,39 persen.

Ada beberepa aspek yang menyebabkan indeks pemberdayana gender di DIY rendah, di mana salah satunya karena keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen DIY. Aspek lainnya yaitu keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional.

Namun, keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional di DIY sudah terbilang baik. "Keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional seperti kami-kami ini kan tenaga profesional, pejabat struktural di daerah itu sudah cukup bagus, seperti lurah kemudian camat. Tapi perempuan-perempuan di legislatif justru bermasalah," lanjutnya.

Untuk itu, perlu dilakukan berbagai penguatan kapasitas caleg dalam Pemilu 2019 mendatang. Pun, terhadap pemilih juga perlu dilakukan berbagai sosialisasi dalam memilih caleg yang berkualitas.

"Makanya tahun depan itu BPPM sebelum pemilu kita juga akan menyentuh pemilih juga. Kita melakukan penguatan kapasitas calon, di 2019 kita ada sosialisasi untuk pemilih cerdas. Itu kita turun ke bawah-bawah bagaimana pemilih itu yang dipilih programnya, tidak memilih uang dan anti hoaks," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)