Kemendag: HET Beras Masih Relevan

Sekjen Kemendag meyakini terjadi kekurangan stok beras di lapangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga beras masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, rata-rata harga beras medium seluruh provinsi masih bertengger di angka Rp 11.750 per kilogram. Harga ini sudah berlangsung selama setidaknya dua pekan terakhir.

Harga tersebut melebihi HET beras sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras, yakni Rp 9.450 per kilogram di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan. Sementara itu, HET beras medium di Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan tercatat Rp 9.950 per kilogram. HET tertinggi ada di Papua dan Maluku, yakni Rp 10.250 per kilogram.

Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menilai, Harga Eceran Tertinggi (HET)beras saat ini masih relevan. HET dibentuk dari hasil pembicaraan pemerintah dengan pelaku usaha yang dihitung secara cermat keuntungan dan kulakannya.

Terkait rencana perubahan HET, Karyanto menuturkan, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Tapi, sampai saat ini, pemerintah belum berencana melakukan evaluasi untuk mengkaji rencana HET baru. "Kembali lagi, karena kami menilai masih relevan," tuturnya ketika ditemui dalam diskusi di Jakarta, Selasa (13/11).

Untuk mengantisipasi harga beras medium yang tetap berada di atas HET, Kemendag berencana mengajukan rekomendasi operasi pasar (OP) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebab, hanya ada dua kemungkinan penyebab naiknya harga beras di pasaran, yakni kekurangan stok dan penimbunan.

Sementara itu, Karyanto menilai, pihaknya tidak menemukan penimbunan, sehingga kemungkinan terbesar opsi pertama menjadi faktor penyebabnya. Karyanto berkomitmen, pemerintah pusat akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan stok bahan pokok terjaga, terutama beras. Dinas perindustrian dan perdagangan tiap darah diberikan kewajiban untuk memberikan laporan dan terjun langsung ke lapangan. "Tidak ada alasan harga barang naik kalau memang pasokannya cukup," ujarnya.

Karyanto menuturkan, pemerintah tengah mengembangkan cara agar tiap orang bisa melaporkan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Tiap gudang wajib melaporkan berapa barang keluar maupun masuk. Upaya ini dilakukan bekerja sama dengan satuan petugas (satgas) pangan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Karyanto juga memastikan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang ketahuan menimbun bahan pokok demi kepentingan sendiri. Pengusaha tersebut akan masuk dalam daftar blacklist. "Kami akan mengimbau kepada pelaku usaha untuk tidak mencoba-coba. Kemendag akan tegas melakukan tindakan," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta para pemerintah daerah memantau persediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Hal ini disampaikan Enggar saat memberikan arahan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional jelang Hari Besar Kegamaan Nasional (HBKN) di Batam, Kepulauan Riau, pada Ahad (11/11).

Enggar berharap, melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat bersama sama dengan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kerja sama dalam mengawal pasokan dan kestabilan harga bahan pokok. "Khususnya menjelang Natal dan tahun baru 2019," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (12/11).

Enggar menyebutkan, ada dua periode yang harus diwaspadai terkait kenaikan permintaan bahan pokok yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Yakni, ketika memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang akhir tahun.

Khusus periode akhir tahun, terdapat beberapa daerah yang mengalami tren kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan adanya kenaikan permintaan bahan pokok untuk kebutuhan perayaan hari keagamaan. Daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.

Selain itu, Enggar menjelaskan, terdapat beberapa daerah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan permintaan di akhir tahun dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah tujuan wisata. Daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali.

Let's block ads! (Why?)