REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan merelokasi daerah rawan bencana di Palu, khususnya di Petobo dan Balaroa. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pemerintah memperkirakan relokasi sejumlah wilayah di Palu akan memakan dana hingga Rp 6 triliun.
"Master plan-nya belum jadi, tapi diperkirakan kira-kira Rp 5 triliun sampai Rp 6 triliun," kata Basuki usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/10).
Basuki menjelaskan, rencana relokasi sejumlah daerah di Palu tersebut lantaran kondisi geografis yang menjadikan daerah tersebut rawan bencana. Salah satunya yakni daerah seperti Petobo dan Balaroa yang mengalami pergerakan tanah serta fenomena likuefaksi.
"Untuk di Palu, ada tiga hal, gerakan tanah atau gempa bumi, tsunami dan likuefaksi. Sehingga tidak mungkin lagi dibangun di tempat semula," ujar dia.
Karena itu, Basuki mengatakan, pemerintah berencana untuk membangun Palu Baru. Menteri PUPR menyebut pemerintah menyiapkan tiga wilayah relokasi alternatif, yakni di Duyu, Tondok, dan Pembewe. Kendati demikian, ketiga lokasi relokasi alternatif tersebut saat ini masih dalam tahapan penelitian keamanan kondisi geografi oleh tim master plan.
Saat ini, pemerintah juga akan membuat master plan untuk mengimplentasikan rencana pembangunan Palu Baru tersebut. Penyusunan master plan itu ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Basuki juga menyebut akan segera melaporkan perkembangan terbaru kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam dua pekan ke depan.
Ditargetkan, pembangunan Palu Baru tersebut akan dimulai pada 2019. Untuk sementara, pemerintah akan membangun 1.200 hunian sementara (huntara) baik di Palu, Donggala, dan Sigi. Kendati demikian, kepastian lokasi pembangunan hunian sementara di Donggala dan Sigi baru akan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat. "Itupun lokasinya yang baru memastikan baru di Kota Palu. Kabupaten Donggala dan Sigi baru mau menetapkan hari-hari ini," ujar Basuki.
Untuk pembersihan kota dari dampak gempa dan tsunami, Basuki menegaskan akan selesai dalam waktu dua pekan. Sementara itu, untuk perbaikan infrastruktur umum seperti sekolah darurat, rumah sakit, dan universitas ditargetkan selesai dalam dua tahun dan akan mulai dikerjakan pada 2019.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menambahkan, pemerintah akan melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Palu. Daerah yang sudah terdeteksi rawan bencana, maka tak akan dijadikan sebagai daerah pemukiman, termasuk di daerah Petobo dan Balaroa. "Tentunya salah satu jawabannya adalah relokasi. Nanti semua itu akan dikerjakan oleh menteri PUPR," tambah Willem.
Dalam rapat terbatas ini, juga tampak dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.
from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QLCllMBagikan Berita Ini
0 Response to "Pemerintah Siapkan Rp 6 Triliun untuk Bangun Palu Baru"
Post a Comment