PAN Meminta Ma'ruf Amin Mundur dari Jabatan Ketum MUI

Selama ini posisi Ketum MUI belum pernah terlibat dalam politik praktis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Yandri Susanto meminta Ma'ruf Amin mundur sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Alasannya, Ma'ruf kini sedang berkonsentrasi sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dan tidak elok masih mempertahankan posisi di MUI.

"Selama ini posisi Ketua Umum MUI belum pernah terlibat dalam politik praktis atau politik secara langsung," kata Yandri di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (19/9).

Menurut dia, usulan PAN itu berasal dari suara ulama dan masyarakat di bawah agar Ma'ruf melepaskan jabatannya di MUI. Menurut Yandri, pernyataan Ma'ruf yang tidak akan mundur sebagai Ketua Umum MUI sampai dilantik menjadi wapres itu tidak elok disampaikan ke publik.

Pernyataan itu, menurut Yandri, seolah-olah hanya Ma'ruf yang mampu menjalankan roda organisasi di MUI dan tidak ada yang lain. Dia meyakini masih banyak ulama-ulama yang mampu menggantikan Ma'ruf untuk menjalankan organisasi MUI karena organisasi tersebut tidak hanya merepresentasikan satu ormas namun banyak ormas Islam di dalamnya.

"Saya yakin masih banyak ulama-ulama yang mampu menjalankan roda kegiatan MUI, seandainya Ma'ruf Amin mengundurkan diri sebagai Ketua Umum MUI," ujarnya.

Dia menilai jangan sampai MUI sebagai organisasi terseret-seret dalam politik praktis dan tidak tersandera kepentingan politik tertentu. Di sisi lain menurut dia, MUI harus berjalan sebagiama biasanya yaitu tidak terganggu oleh dinamika masalah pemilu presiden.

KH Ma'ruf Amin menegaskan walaupun saat ini ia menjadi bakal cawapres Jokowi, ia masih tetap aktif di MUI sebagai ketua umum. Hal ini disampaikan Kiai Ma'ruf jelang rapat rutin Dewan Pimpinan di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

"Saya masih aktif di MUI," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan, Selasa (18/9).

Ditanya soal apakah ada pergantian ketua MUI selama ia berkampanye sebagai cawapres Jokowi. Kiai Ma'ruf mengatakan belum ada keputusan resmi soal itu.

Let's block ads! (Why?)