Gerindra Minta KPU Tunda Penetapan DPT

Gerindra meminta penetapan DPT ditunda menyusul adanya data pemilih ganda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan daftar pemilih sementara (DPS), menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2019. Muzani mengatakan, penundaan penetapan dilakukan menyusul ditemukannya data pemilih ganda pemilu 2019.

"Kami merasa dapat keyakinan akan adanya daftar pemilih ganda ini makin benar, karena bawaslu juga ikut meminta untuk menunda," katanya di Jakarta, Rabu (5/9).

Namun, Muzani enggan mengomentari penyebab terjadinya daftar pemilih ganda tersebut. Dia mengatakan, survei yang dilakukan parpol menggunakan data DPS yang diterima dari KPU dan kemudian dilakukan validasi di lapangan.

"Kami gak bisa menduga-duga tapi kami berharap agar pemilu berlangsung bersih dan jujur, serta adil," ujar Muzani saat ditanya kemungkinan maladministeasi atau kesengajaan terkait DPT ganda tersebut.

Muzani mengatakan, pemilih ganda juga ditemukan dalam survei yang dilakukan bawaslu di 75 kabupaten/kota. Bawaslu, dia mengatakan, menemukan 2,2 juta pemilih ganda di daerah-daerah sampling itu. Muzani mengkaui jika ankga tersebut berbeda dengan yang ditemukan partai politik yang melakukan survei serupa.

Muzani menjelaskan, data ganda dapat ditemukan setelah dilakukan validasi menggunakan NIK, nama, alamat dan TTL mengacu pada data DPS dari KPU sebanyak 137 juta pemilih. Namun kemudian KPU menentukan total DPT pemilu sebanyak 185 juta pemilih. Dia meminta KPU untuk segera menyerahkan selisih sekitar 47 juta data antara DPS dan DPT agar dapat segera divalidasi.

Dia mengatakan, dalam pertemuan para sekretaris jendral pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga yang dilakukan beberapa hari sebelumnya juga sepakat agar penetapan DPT ini bisa ditunda. Mereka juga meminta KPU untuk menyerahkan 185 juta data tersebut. KPU juga didesak untuk melakuka klarifikaai adanya dugaan itu.

"Kalau perlu kita turun dan bentuk tim bersama-sama, untuk melakukan klarifikasi adanya dugaan daftar pemilih ganda ini," kata Muzani.

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal partai politik pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil prwsiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menemukan adanya identitas ganda pada DPS Pemilu 2019. Dia menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik KPU.

Sementara, berdasarkan data yang diterima dari KPU total pemilih yang masuk dalam DPT sebanyak 185.732.093 penduduk. Mereka tersebar di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7201 kecamatan dan 83370 kelurahan/desa di Indonesia. Ratusan juta warga itu nantinya akan memberikan suara mereka di 805.075 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sementara, terdapat sekitar 2.049.791 warga indonesia yang berada di luar negeri masuk dalam DPT. Data didapat dari 130 kantor perwakilan negara di luar negeri. Mereka nantinya jakan mencoblos di 620 TPS dengan jumlah pemilih TPS sebesar 517.128 warga. Pemerintah juga menyiapkan 1.501 kotak suara keliling dan 269 pos dengan total pemilih masing-masing.

"Kami, parpol pengusung Prabowo-Sandi maupun mungkin parpol pengusung Jokowi-Maruf, kami berharap agar berlangsung bersih dan jujur, serta adil," katanya.

Let's block ads! (Why?)